Page 96 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 96
Judul Dapenas Tolak Kepgub UMP DKI 2022
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg5
Jurnalis J-2
Tanggal 2021-12-29 04:19:00
Ukuran 100x96mmk
Warna Warna
AD Value Rp 30.400.000
News Value Rp 91.200.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dapenas) Kami sebagai pelaku usaha akan patuh dan taat
atas peraturan yang ada. Perlu kami sampaikan sekali lagi, pengusaha akan jalankan putusan
Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan pada 21 November 2021
Ringkasan
DEWAN Pengupahan Nasional (Dapenas) menolak revisi upah minumum provinsi (UMP) DKI
2022 dari 0,85% menjadi 5,1%yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Gubernur DKI No 1517/2021 tentang UMP DKI 2022. SK itu diputuskan pada 16 Desember lalu.
Para pelaku usaha pun akan tetap menerapkan aturan kenaikan UMP yang ditetapkan
sebelumnya, sebesar 0,85%, pada tahun depan.
DAPENAS TOLAK KEPGUB UMP DKI 2022
DEWAN Pengupahan Nasional (Dapenas) menolak revisi upah minumum provinsi (UMP) DKI
2022 dari 0,85% menjadi 5,1%yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Gubernur DKI No 1517/2021 tentang UMP DKI 2022. SK itu diputuskan pada 16 Desember lalu.
Para pelaku usaha pun akan tetap menerapkan aturan kenaikan UMP yang ditetapkan
sebelumnya, sebesar 0,85%, pada tahun depan.
"Kami sebagai pelaku usaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada. Perlu kami sampaikan
sekali lagi, pengusaha akan jalankan putusan Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan pada 21
November 2021," kata Wakil Ketua Dapenas Adi Mahfudz dalam keterangannya, kemarin.
Lebih lanjut dijelaskan, kenaikan upah DKI Jakarta sebesar 5,1 % menjadi Rp4.641.854
disebutnya bukan keputusan Pemprov DKI Jakarta, melainkan merupakan keputusan Anies
Baswedan.
95
