Page 99 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

TAK JADI MOGOK KERJA, INI 3 POIN KESEPAKATAN SP DAN DIREKSI PERTAMINA

Rencana para serikat pekerja Pertamina mogok kerja mulai hari ini batal dialukan. Kementerian
Ketenagakerjaan berhasil memediasi Direksi PT Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPPB) hingga mendapatkan kesepakatan.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengungkapkan, keberhasilan mediasi
tersebut ditandai dengan tercapainya tiga poin kesepakatan perjanjian bersama.

"Mediasi atau dialog ini sudah berlangsung sejak hari Jumat (pada) Minggu lalu, (kemudian)
dilanjutkan Senin, dan hari ini menghabiskan waktu dan energi cukup banyak, tapi Alhamdulillah
berhasil dengan tercapainya kesepakatan," ucap pada Putri di kantornya, Selasa, 28 Desember
2021.

Dia menjabarkan, kesepakatan yang pertama, yakni kedua belah pihak sepakat untuk
memperbaiki kualitas komunikasi dan dialog ke arah yang lebih konstruktif dan produktif.

"Komunikasinya akan diperbaiki, mengedepankan dialog, bukan aksi-aksi yang merugikan kedua
belah pihak, apalagi merugikan masyarakat," tambahnya.

Pihak direksi lanjutnya, juga akan membuka seluas-luasnya jaringan komunikasi dengan para
pekerja Pertamina yang diwakili oleh pengurus FSPPB.

"Jadi besok tidak ada lagi mogok nasional oleh seluruh pekerja karyawan Pertamina dengan
terwujudnya perjanjian kesepakatan ini," ucapnya.

Kesepatan yang kedua berupa perjanjian melakukan penyesuaian gaji. Hal tersebut mengingat
sejak 2020 seluruh pekerja Pertamina tidak mengalami kenaikan gaji.

Dengan dilakukannya perjanjian bersama ini, pihak direksi Pertamina akan melakukan
penyesuaian gaji yang disepakati kedua belah pihak.

Dengan, tetap memperhatikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Ia mengatakan
bahwa pihaknya akan memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan dari kesepakatan tentang
penyesuaian gaji tersebut.

"Penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan, diimplementasikan kepada seluruh pekerja
Pertamina tahun depan bulan April," ucapnya.

Selanjutnya kesepakatan yang ketiga, yaitu memberikan kebebasan FSPPB dalam
mengekspresikan keinginannya. Dengan, tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama
(PKB).

"Jika ada friksi atau beda pandangan dalam komunikasi antara serikat pekerja dengan Direksi
Pertamina, maka Kemnaker siap hadir memfasilitasi kedua belah pihak," tegasnya.

98