Page 103 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 103
Pemberitahuan rencana mogok kerja itu disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan
Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani Presiden
FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno.
Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono, aksi mogok yang sempat direncanakan FSPPB Pertamina
dinilai tidak sesuai dengan semangat berorganisasi dan perjuangan serikat pekerja.
"Sebagai sesama serikat pekerja, kami menyayangkan rencana aksi mogok tersebut, karena
tidak sesuai dengan tujuan berorganisasi dari serikat pekerja," kata Tri Sasono.
Tri Sasono melanjutkan ancaman aksi mogok kerja di Pertamina tersebut merupakan tindakan
kontraproduktif. Terlebih Pertamina merupakan BUMN strategis yang bisnisnya menyangkut
hajat hidup orang banyak.
"Kalau hanya karena masalah buntunya penyusunan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) seharusnya
diselesaikan dengan jalan dialog," katanya.
Apalagi kalau macetnya perundingan karena persoalan kesejahteraan, menurut dia, pekerja
Pertamina selama ini merupakan pekerja yang paling bagus tingkat kesejahteraannya.
"Apalagi kalau hanya karena persoalan kesejahteraan, pekerja Pertamina selama ini merupakan
salah satu perusahaan yang memiliki tingkat kesejahteraan paling bagus" ucap Tri.
"Kami meminta pekerja di Pertamina tidak melakukan pemogokan apalagi sudah mendekati
masa liburan panjang, yang membutuhkan fokus untuk menyediakan stok BBM yang cukup bagi
rakyat," katanya lagi.
Ia menambahkan rencana aksi mogok kerja FSPPB tersebut dikhawatirkan malah menimbulkan
persepsi adanya muatan politik dengan agenda pergantian posisi Dirut Pertamina.
Tri menambahkan justru saat ini Pertamina memiliki kinerja baik selama kepemimpinan Nicke
Widyawati.
Pada semester I 2021 Pertamina tercatat mampu berkontribusi melalui setoran pada penerimaan
negara sebesar Rp110,6 triliun, yang Rp70,7 triliun di antaranya berupa pajak, penerimaan
negara bukan pajak (PNBP), dan dividen naik hampir 10 persen dari periode yang sama 2020.
"Sebagai sesama serikat pekerja, sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan cara-
cara perjuangannya," kata Tri Sasono.
Pergantian direksi di suatu BUMN, lanjutnya, bukan ranah FSPPB, namun hak pemegang saham
dalam hal ini Kementerian BUMN.
"Jangan melangkahi kewenangan Kementerian BUMN," tambahnya.
102
