Page 104 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 104
Judul Tolak UMP Jakarta Rp 4.641.854, Pengusaha Gugat Anies ke
Pengadilan
Nama Media bizlaw.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bizlaw.id/read/51937/Tolak-UMP-Jakarta-Rp-4641854-
Pengusaha-Gugat-Anies-ke-Pengadilan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-30 19:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
yang tetap menaikkan upah minimum (UMP) sebesar 5,1 persen. Sebab, keberatan mereka soal
kenaikan upah tidak digubris Anies Baswedan.
"Kami sudah melayangkan surat kepada pak gubernur untuk tidak melakukan revisi tapi ternyata
jawabannya belum ada dan Surat Keputusan Gubernur sudah turun. Kami tidak patah arang dan
melayangkan surat kembali atas keberatan kita," Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP)
Apindo DKI Jakarta Nurjaman, saat konferensi pers, Kamis (30/12).
TOLAK UMP JAKARTA RP 4.641.854, PENGUSAHA GUGAT ANIES KE PENGADILAN
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
yang tetap menaikkan upah minimum (UMP) sebesar 5,1 persen. Sebab, keberatan mereka soal
kenaikan upah tidak digubris Anies Baswedan.
"Kami sudah melayangkan surat kepada pak gubernur untuk tidak melakukan revisi tapi ternyata
jawabannya belum ada dan Surat Keputusan Gubernur sudah turun. Kami tidak patah arang dan
melayangkan surat kembali atas keberatan kita," Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP)
Apindo DKI Jakarta Nurjaman, saat konferensi pers, Kamis (30/12).
Seperti diketahui, Senin (27/12), Anies Baswedan resmi menetapkani UMP DKI Jakarta sebesar
Rp 4.641.854. Upah ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.
Penetapan UMP tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun
2021 yang menggantikan Kepgub Nomor 1395 tahun 2021.
103
