Page 102 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

"Untuk ini sudah selayaknya Penetapan UMP Jambi sebesar Rp 2.649. 034,- melalui SK Gubernur
Jambi No. 914 tanggal 16 November 2021 tanpa dilakukan perubahan atau revisi. Selayaknya
Penetapan tersebut tidak perlu mengalami revisi melalui Penetapan Gubemur Jambi No. 1056
tertanggal 16 Desember 2021 menjadi sebesar Rp 2.698. 940," demikian pernyataaan dari Ketua
Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jambi, John Kennedy,
Kamis (19/12) yang didampingi sejumlah pengurus DPP Apindo Jambi.

Kennedy mengatakan kembali pada regulasi dan kebijakan pengupahan saat ini, penetapan upah
UMP provinsi dan kabupaten/ kota, harus dan wajib bertumpu pada regulasi yang telah tertuang
dalam PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Regulasi itu wajib dijalankan oleh semua
kepala daerah provinsi maupun kabupaten/ kota. Termasuk untuk Provinsi Jambi untuk tetap
wajib mengindahkan dan berpatokan pada PP 36 tahun 2021 tersebut.

"Dikarenakan regulasi dan kebijakan pengupahan merupakan kewenangan pemerintah pusat
yang harus dan wajib dijalankan oleh pemerintah daerah," tegas John Kennedy.

Dia mengatakan dalam hal ini Gubernur merupakan wakil dari pusat yang ada didaerah, yang
seharusnya mengamankan dan menjalankan produk hukum dari pemerintah pusat, seperti yang
tercantum dalam PP. No. 36 tahun 2021 yang telah dilanggar melalui Revisi Penetapan SK
Gubernur Jambi No. 1056 tertanggal 16 Desember 2021 dapat dinyatakan sebagai pelanggaran
hukum, atau dinyatakan sebagai pelanggaran hukum, SK Gubernur No. 1056 tertanggal 16
Desember 2021. Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, atau dapat dinyatakan sebagai
perbuatan melawan hukum.

Sehingga SK Gubernur nomor 1056 tertanggal 16 Desember 2021 dapat dinyatakan menjadi
batal demi hukum dan menjadikan penetapan revisi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.

Lebih lanjut, penetapan revisi tertanggal 16 Desember 2021 tersebut tanpa melibatkan semua
pemangku kepentingan dalam Dewan Pengupahan Provinsi Jambi serta Penetapan Revisi
tersebut dikeluarkan melewati batas waktu diterbitkannya UMP Provinsi Jambi yakni paling
lambat tanggal 21 November 2021.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut Penetapan revisi UMP tersebut menjadi batal.

"Untuk itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sangatlah sejalan dengan surat dari
Menaker Rerpublik Indonesia No. BM/397/HI.01.00./ XI1/2021 tertanggal 16 Desember 2021
yang menegaskan bahwa penetapan upah minimum Povinsi Jambi yang telah ditetapkan melalui
SK Gubernur No. 914 tertanggal 16 November 2021 telah sesuai dengan PP No. 36 tahun 2021
dan telah memberikan kepastian hukum serta merupakan jalan yang terbaik bagi seluruh pihak,"
ujar Kennedy. (rls)

101