Page 98 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 98
"Ada pengusaha yang setuju terhadap kenaikan upah, bagi kami secara korporasi silakan.
Jangankan hanya naik 5%, 1.000% pun kalau mereka mampu ya silakan," kata Wakil Ketua
Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Nurjaman, dalam konferensi pers di
Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/12/2021).
Kendati demikian, ia tetap mengimbau para pengusaha untuk menunggu kepastian hukum dari
ketentuan UMP 2022 sebelum menerapkan kebijakan tersebut di usaha masing-masing. Hal ini
menimbang Apindo akan segera melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
atas penolakan terhadap ketentuan UMP 2022 oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Nurjaman juga menegaskan yang dipersoalkan oleh Apindo
merupakan regulasi, bukan besaran persen. Apindo melihat Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021
tidak sejalan dengan Dewan Pengupahan DKI Jakarta, dalam hal ini, Apindo merupakan salah
satunya.
Di sisi lain, Apindo menilai pihaknya yang seharusnya menjadi objek regulasi justru berperan
sebagai pengawal regulasi akibat Kepgub ini.
"Kami ini objek dari regulasi dan pemerintah yang jadi regulator. Mestinya mereka yang
mengawal, bukan kami. Ini kebalik, kami yang jadi pengawal regulator," ujar Nurjaman.
97
