Page 94 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 94
terutama soal pengupahan. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia
usaha dan perekonomian nasional.
"Kami juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi
kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan
melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU No. 23/2014 Pasal 373," katanya.
Apindo lantas mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP
DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap. Perusahaan
juga diminta tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1395/2021.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai kebijakan Gubernur Anies
Baswedan soal menetapkan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta akan timbulkan
kegaduhan di tengah masyarakat.
Penetapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 yang menetapkan
kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari yang sebelumnya 0,8 persen tidak
sesuai ketentuan.
"Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker,
Chairul Fadhly Harahap lewat keterangannya kepada Bisnis, Kamis (30/12/2021).
Kemnaker, kata Chairul, siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI
Jakarta Tahun 2022. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan
Kemendagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan.
"Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," tuturnya.
93
