Page 91 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

Judul Ramai-Ramai Tetap Tolak Keputusan Anies Baswedan
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://wartaekonomi.co.id/read383820/ramai-ramai-tetap-tolak-
keputusan-anies-baswedan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-30 20:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Diana Dewi (Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta) Pak Anies Baswedan sudah
menetapkan UMP lagi jilid ke 2, ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada
masyarakat terhadap Kepatuhan dan Kepastian Hukum di Indonesia

Ringkasan

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta
tetap menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) menjadi Rp 4.641.854. Bahkan, Kadin DKI Jakarta menilai keputusan itu tidak
sah. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi menerangkan, tidak sah-nya kenaikan UMP
tersebut karena Gubernur DKI Jakarta tidak menetapkan berdasarkan aturan.

RAMAI-RAMAI TETAP TOLAK KEPUTUSAN ANIES BASWEDAN

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta
tetap menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) menjadi Rp 4.641.854. Bahkan, Kadin DKI Jakarta menilai keputusan itu tidak
sah.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi menerangkan, tidak sah-nya kenaikan UMP tersebut
karena Gubernur DKI Jakarta tidak menetapkan berdasarkan aturan.

Berdasarkan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan Gubernur wajib Menetapkan Upah Minimum
Provinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dengan besaran Rp.4.453.935.
"Pak Anies Baswedan sudah menetapkan UMP lagi jilid ke 2, ini jelas tidak baik untuk memberikan
ketaatan kepada masyarakat terhadap Kepatuhan dan Kepastian Hukum di Indonesia," ujar
Diana dalam keterangannya, Selasa (28/12/2021).

90