Page 86 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 86
LUSA SUDAH GANTI TAHUN, UMP 2022 DKI JAKARTA MASIH RUNYAM!
Dalam sehari ke depan hari sudah berganti menjadi 2022, namun hingga kini ketentuan upah
minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta masih menjadi perdebatan antara pengusaha, buruh,
dan pemprov DKI Jakarta.
Pada pertengahan Desember, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan
Gubernur DKI Jakarta 1517/2021 tentang UMP Jakarta 2022 sebagai revisi dari Kepgub
1395/2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021.
Akibatnya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pada awal November biasanya
ketentuan upah minimum sudah jelas. Saat ini ketidakjelasan bagi dunia usaha. Ketika
perusahaan sudah harus mulai menghitung anggaran untuk sumber daya manusianya di tahun
depan, namun kini ketentuannya menjadi tidak jelas. Para buruh pun belum mengetahui nilai
upah mana yang bakal diterima tahun depan.
"Dalam waktu dekat kami akan sampaikan ke teman-teman pengusaha agar tunggu informasi
dari kami terkait pertanyaan dari pelaksanaan SK Gubernur nomor 1517. Tunggu kabar dari
kami, langkah-langkah kami seperti apa," kata Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurjaman dalam
konferensi pers, Kamis (30/12/21).
Penyebab lamanya perdebatan UMP tidak lepas akibat munculnya peraturan baru dalam PP 36
tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. PP tersebut menggantikan
PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang sudah digunakan sebagai acuan pengupahan
selama beberapa tahun terakhir.
Pengusaha menuding Anies tidak menggunakan aturan baru PP 36/2021 sebagai dasar dalam
perhitungan upah. Untuk itu, mereka juga menyampaikan protesnya.
"Keberatan kami sudah disampaikan kepada Pak Gubernur dan pengusaha di DKI untuk bersabar
info dari kami sambil menunggu ketentuan kepastian hukum yang berlaku mengenai ump DKI.
Kami sarankan melaksanakan UMP DKI sesuai kepgub 1.395 yang udah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yakni PP 36 tahun 2021," ujarnya.
Di lain sisi, Anies mengancam kalangan pengusaha yang tidak menjalankan keputusan tersebut
dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengusaha bisa mendapat sanksi
jika tidak mengikuti aturannya, yakni menetapkan UMP sebesar Rp 4.641.854 per bulan.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam diktum ketiga, keempat dan kelima dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Anies.
Selain itu, Anies juga meminta kepada kalangan pengusaha bisa membayar upah sesuai dengan
kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. "Pengusaha dilarang membayar upah lebih
rendah dari UMP yang ditetapkan dalam diktum kesatu," tulis Anies.(hoi/hoi).
85
