Page 81 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

BP2MI DAN PANGLIMA TNI BAHAS DUGAAN KETERLIBATAN PRAJURIT DALAM
PENGIRIMAN TKI ILEGAL
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
menyatakan akan terus mengawal kasus tenggelamnya kapal yang digunakan untuk mengirim
tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia. Pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) dan TNI akan melakukan pertemuan membahas persoalan tersebut lebih
lanjut.

"Dari BP2MI, ketuanya, Pak Benny Rhamdani, akan bertemu dengan Panglima TNI dalam pekan
ini dan akan menyampaikan press conference sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku,"
ujar Deputi VII Kemenko Polhukam, Marsda TNI Arif Mustofa, di kantor Kemenko Polhukam,
Jakarta Pusat, Kamis (30/12).

Arif menyebutkan, berdasarkan informasi yang dia miliki, anggota TNI Angkatan Udara (AU)
yang diduga terlibat dalam pengiriman TKI ilegal itu merupakan prajurit berpangkat tamtama.
Dia berharap, ke depan kejadian-kejadian seperti itu tak terulang kembali, khususnya di
lingkungan TNI.

"Sudah terlalu banyak kasus-kasus yang melibatkan oknum-oknum TNI dan tentunya ini akan
menjadi kewaspadaan kita bersama," ungkap Arif.
Sebanyak 21 TKI atau pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal tewas saat kapal yang mereka
tumpangi tenggelam di perairan Malaysia. Dua anggota sindikat pengiriman TKI ilegal itu berhasil
ditangkap dan terancam dihukum 10 tahun penjara.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengatakan, kedua pelaku itu adalah Juna Iskandar (39 tahun)
dan Agus Salim alias Agus Botak (48). Dua warga Batam ini diciduk oleh aparat Polda Kepulauan
Riau dan Polres Bintan.

Benny mengatakan, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat Pasal
81 dan Pasal 83 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia.

"Dua tersangka ini terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp
15 miliar," kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta.

Namun demikian, Benny merekomendasikan agar Bareskrim Polri menjerat para pelaku dengan
sejumlah pasal lain. Dengan begitu, mereka bisa dijatuhi hukuman yang berat. Ada lima undang-
undang yang bisa digunakan untuk memperberat hukuman mereka.

Kelima undang-undang itu, yakni Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
Pelindungan PMI, Pasal 2 dan 4 UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.

Kemudian, Pasal 114 dan 120 UU 6/2011 tentang Keimigrasian; Pasal 359, 360, 372, 378 dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); serta UU 8/2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Benny menambahkan, sindikat ini dipimpin oleh pria bernama Susanto alias Acing. Sindikat ini
bergerak secara terorganisir dan dibekingi oknum TNI Angkatan Laut (AL) dan AU. Sindikat ini
memberangkatkan kapal pembawa TKI ilegal yang karam itu dari Pelabuhan Gentong di Bintan
Utara, Kepulauan Riau.

80