Page 78 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 78
Judul Apindo Gugat Anies ke PTUN Terkait UMP DKI 2022
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/megapolitan/873411/apindo-gugat-anies-
ke-ptun-terkait-ump-dki-2022
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-30 20:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta) Kami juga akan melakukan upaya-
upaya hukum, tentunya melakukan upaya hukum ke PTUN, insyaallah dalam waktu dekat
negative - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta) Kedua Keputusan Gubernur Nomor
1517 tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, di mana
2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu Pengusaha dan Pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP Nomor 36 tahun 2021
negative - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta) Kami kemarin juga melayang kembali
surat keberatan atas SK 1517 karena tidak sesuai dengan ketentuan hirarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia
negative - Solihin (Ketua DPP Apindo DKI Jakarta) Kami juga sudah minta menteri dalam negeri
untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah, gubernur DKI Jakarta yang
tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem
pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014, Pasal 373 yang intinya pemerintah pusat
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
positive - Solihin (Ketua DPP Apindo DKI Jakarta) Kami menghimbau seluruh perusahaan di
Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan
PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 1395 Tahun 2021
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta akan segera mengajukan gugatan terhadap
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait upah
minimum provinsi (UMP) DKI hasil revisi. Apindo menilai kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1%
telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021 tentang Pengupahan.
77
