Page 74 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 74
PENGUSAHA DI DKI SEMPAT DEAL SOAL UMP 2022, ANIES BERGEMING!
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membongkar pernah ada kesepakatan antar kalangan
pengusaha dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI
Jakarta tahun 2022. Sebelum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi, kedua pihak sudah
bersepakat bahwa ketentuan nilai upah berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan.
"Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI sidang tanggal 15 November 2021 bertempat di
Balaikota lantai 22, kami sidang di situ, saat itu kami pengusaha bersama serikat pekerja yang
diwakili beberapa SP dan unsur pemerintah, sidang saat itu dan Alhamdulillah pemerintah
dengan unsur dunia usaha sepakat mematuhi dengan menggunakan mekanisme aturan formula
UMP DKI 2022 pakai formula sesuai ketentuan PP 36 2021," kata Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta
Nurjaman dalam konferensi pers, Kamis (30/12/21).
Usai lahirnya kesepakatan itu, pada 19 November Anies Baswedan memang mengeluarkan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta 1517/2021 tentang UMP Jakarta 2022, hasilnya akan ada
kenaikan upah sebesar 0,85% atau hanya Rp 35 ribu.
Namun pada 16 Desember, Anies merevisinya dengan Kepgub DKI Jakarta 1395/2021 tentang
UMP Jakarta 2022, nilainya naik menjadi Rp 5,1% atau sebesar Rp 225 ribu. Pengusaha
menuding Anies tidak mengikuti aturan karena tidak mengikuti PP 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"SK 1517/2021 hasil revisi SK 1395/2021 tidak sesuai regulasi yang sebenarnya, tidak sesuai
aturan semestinya karena SK Gubernur tersebut tidak mencantumkan konsideran mengenai PP
36 2021, kenapa? yang disampaikan oleh pemda adalah upah dki, dimana upah minimum itu
diatur melalui PP 36/2021. Sekarang Gubernur mengeluarkan SK Gubernur 1517 tanpa
konsideran mengenai PP 36," tuding Nurjaman.
Tidak tinggal diam, Apindo menyatakan keberatan resmi melalui surat atas kebijakan Anies
tersebut. Namun, hingga kini Nurjaman menyatakan belum ada respons dari Anies. Karenanya,
Apindo juga bakal melakukan langkah hukum.
"Yang jelas kami akan upaya-upaya hukum yakni upaya hukum ke peradilan tata usaha negara
(PTUN). kapan waktunya? dalam waktu dekat insya allah kami akan lakukan upaya-upaya hukum
tersebut, PTUN atau hal lainnya yang dimungkinkan upaya hukum," jelas Nurjaman.
73
