Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 73

Judul               Pengusaha di DKI Sempat Deal Soal UMP 2022, Anies Bergeming!
                Nama Media          cnbcindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnbcindonesia.com/news/20211230194350-4-
                                    303420/pengusaha-di-dki-sempat-deal-soal-ump-2022-anies-
                                    bergeming
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-30 21:05:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Nurjaman (Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta) Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI
              sidang tanggal 15 November 2021 bertempat di Balaikota lantai 22, kami sidang di situ, saat itu
              kami  pengusaha  bersama  serikat  pekerja  yang  diwakili  beberapa  SP  dan  unsur  pemerintah,
              sidang  saat  itu  dan  Alhamdulillah  pemerintah  dengan  unsur  dunia  usaha  sepakat  mematuhi
              dengan menggunakan mekanisme aturan formula UMP DKI 2022 pakai formula sesuai ketentuan
              PP 36 2021

              negative - Nurjaman (Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta) SK 1517/2021 hasil revisi SK 1395/2021
              tidak  sesuai  regulasi  yang  sebenarnya,  tidak  sesuai  aturan  semestinya  karena  SK  Gubernur
              tersebut tidak mencantumkan konsideran mengenai PP 36 2021, kenapa? yang disampaikan oleh
              pemda  adalah  upah  dki,  dimana  upah  minimum  itu  diatur  melalui  PP  36/2021.  Sekarang
              Gubernur mengeluarkan SK Gubernur 1517 tanpa konsideran mengenai PP 36
              neutral - Nurjaman (Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta) Yang jelas kami akan upaya-upaya hukum
              yakni upaya hukum ke peradilan tata usaha negara (PTUN). kapan waktunya? dalam waktu dekat
              insya  allah  kami  akan  lakukan  upaya-upaya  hukum  tersebut,  PTUN  atau  hal  lainnya  yang
              dimungkinkan upaya hukum


              Ringkasan

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membongkar pernah ada kesepakatan antar kalangan
              pengusaha dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI
              Jakarta tahun 2022. Sebelum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi, kedua pihak sudah
              bersepakat bahwa ketentuan nilai upah berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan.







                                                           72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78