Page 76 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

Ringkasan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima perwakilan serikat pekerja untuk ketiga kalinya di
Gedung Sate. Untuk mendengar sekaligus memberikan solusi terkait Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK) di Jawa Barat. Diketahui para pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan
Gedung Sate untuk mempertanyakan kebijakan upah minimum di Jabar.

RIDWAN KAMIL USULKAN KENAIKAN UPAH LEWAT MEKANISME SKALA UPAH
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima perwakilan serikat pekerja untuk ketiga kalinya di
Gedung Sate. Untuk mendengar sekaligus memberikan solusi terkait Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK) di Jawa Barat.

Diketahui para pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate untuk mempertanyakan
kebijakan upah minimum di Jabar.

Gubernur menegaskan tidak bisa mengubah kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan
Pemerintah Pusat. Pemda Provinsi Jawa Barat akan tetap taat pada PP 36 tahun 2021 sebagai
landasan hukum pengupahan.

"Saya sudah menerima ketiga kali perwakilan buruh ini, dalam prosesnya Jawa Barat tetap taat
pada PP 36 terkait pengupahan," kata Ridwan Kamil usai menerima perwakilan Serikat
Pekerja/Buruh di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (28/12/2021).

Ridwan Kamil menuturkan, dirinya hanya memiliki tugas untuk menetapkan hasil usulan dari
pemda kota/kabupaten. Jika tidak ada usulan perubahan, maka Gubernur tidak akan mengoreksi
apa yang sudah ditetapkan.

"Jadi tidak ada kewenangan mengoreksi kalau surat dari bupati/wali kota tidak mengalami
perubahan. Sampai hari ini kan surat dari bupati/wali kotanya semua seratus persen sesuai PP
36," kata Kang Emil.

Oleh karena itu, Ridwan Kamil pun memberikan usulan inovasi untuk pengupahan buruh/pekerja
dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Bagi mereka yang memiliki masa kerja lebih dari satu
tahun sesusai dengan ketentuan perundang-undangan harus diatas upah minimum dengan
menggunakan Struktur Skala Upah yang besaran kenaikan dapat mempedomani sebesar 3,27
hingga 5 persen atau lebih disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

"Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa peraturan PP 36 khususnya terkait Upah Minimum
ini hanya untuk pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, yang jumlahnya tidak
lebih dari 5 persen dari total pekerja/buruh yang ada di Jawa Barat. Sementara yang 95
persennya atau yang di atas satu tahun bisa kita inovasikan," kata Kang Emil.

"Jadi Jawa Barat kesimpulannya, untuk buruh yang baru masuk sesuai aturan PP 36 di Jawa
Barat tidak melanggar aturan di atasnya. Tapi yang di atas satu tahun itu bisa dinegosiasikan
dengan pengusaha, ada kenaikan dari 3,27 persen sampai 5 persen. Surat dari Apindo sudah
masuk juga mengatakan akan mengikuti upah bagi buruh-buruh yang lewat satu tahun,"
imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa
Barat Roy Jinto menyambut baik usulan Ridwan Kamil untuk memberikan kenaikan UMK kepada
para pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun.

75