Page 79 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 79
APINDO GUGAT ANIES KE PTUN TERKAIT UMP DKI 2022
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta akan segera mengajukan gugatan terhadap
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait upah
minimum provinsi (UMP) DKI hasil revisi.
Apindo menilai kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1% telah melanggar Peraturan Pemerintah
Nomor Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum, tentunya melakukan upaya hukum ke PTUN,
insyaallah dalam waktu dekat," ujar Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman dalam
konferensi pers virtual, Kamis (30/12/2021).
Menurut Nurjaman, persoalan hukum mendasar dari Keputusan Gubernur DKI Nomor 1517
Tahun 2021 terkait kenaikan UMP 5,1% adalah tidak mencantumkan PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Padahal, PP 36/2021 tersebut merupakan dasar hukum untuk menentukan
UMP suatu daerah.
"Kedua Keputusan Gubernur Nomor 1517 tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi
Dewan Pengupahan DKI Jakarta, di mana 2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu
Pengusaha dan Pemerintah merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP Nomor
36 tahun 2021," tandas Nurjaman.
Selain gugat Anies ke PTUN, kata Nurjaman, pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah untuk
memastikan penentuan UMP DKI sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah pertama, kata
dia, mengirimkan surat ke Gubernur Anies untuk tidak merevisi UMP DKI. Namun, surat tersebut
belum dibalas oleh Anies dan Kepgub 1517 terbit duluan.
"Kami kemarin juga melayang kembali surat keberatan atas SK 1517 karena tidak sesuai dengan
ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia," tutur Nurjaman.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Solihin mengatakan pihaknya juga
sudah minta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan teguran kepada kepala daerah
yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama terkait pengupahan. Pasalnya,
hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
Nasional.
"Kami juga sudah minta menteri dalam negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
kepala daerah, gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014,
Pasal 373 yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah," jelas dia.
Solihin mengatakan Apindo mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan
revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang kenaikannya 5,1%. Menurut dia, sebelum ada putusan dari
PTUN soal gugatan terhadap UMP DKI, maka pengusaha mengikuti Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021.
Dalam Kepgub Nomor 1395, kenaikan UMP DKI sebesar 0,85% dan kenaikan tersebut
berdasarkan perhitungan yang menggunakan formula yang diatur dalam PP 36 Tahun 2021.
"Kami menghimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap
mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021," pungkas Solihin. Sumber:
BeritaSatu.com
78
