Page 69 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 69

Judul               Tolak Kenaikan UMP 2022, Apindo Ngotot Ajukan Gugatan ke PTUN
                Nama Media          rmoldkijakarta.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rmoldkijakarta.id/tolak-kenaikan-ump-2022-apindo-
                                    ngotot-ajukan-gugatan-ke-ptun
                Jurnalis            Ahmad Alfian
                Tanggal             2021-12-30 21:48:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta) Kami sampaikan bahwa Apindo akan
              melakukan upaya-upaya hukum, termasuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara ya terkait UMP

              neutral - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta) Jadi, InsyaAllah dalam waktu dekat
              kami akan melakukan upaya hukum melalui PTUN



              Ringkasan

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam waktu dekat berencana melayangkan gugatan ke
              Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  untuk  menentang  kenaikan  upah  minimum  Provinsi
              (UMP) DKI Jakarta yang ditetapkan Gubernur Anies Baswedan.



              TOLAK KENAIKAN UMP 2022, APINDO NGOTOT AJUKAN GUGATAN KE PTUN

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam waktu dekat berencana melayangkan gugatan ke
              Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  untuk  menentang  kenaikan  upah  minimum  Provinsi
              (UMP) DKI Jakarta yang ditetapkan Gubernur Anies Baswedan.

              "Kami sampaikan bahwa Apindo akan melakukan upaya-upaya hukum, termasuk ke Pengadilan
              Tata Usaha Negara ya terkait UMP," kata Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Nurjaman, Kamis
              (30/12).

              Nurjaman menilai Gubernur Anies telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini,
              terutama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26
              mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.

              "Jadi,  InsyaAllah  dalam  waktu  dekat  kami  akan  melakukan  upaya  hukum  melalui  PTUN,"
              tekannya.



                                                           68
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74