Page 64 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

Gugatan tersebut dilakukan lantaran dinilai tidak sah mengingat penetapan UMP dalam regulasi
terbaru tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO DKI Jakarta, Solihin mengatakan Keputusan
Gubernur No.1517 tahun 2021 tersebut bertentangan dengan PP Nomor36 tahun 2021 yang
merupakan regulasi resmi Pemerintah Republik Indonesia mengenai Pengupahan dan telah
melewati batas waktu penerbitan UMP 2022 pada 21 November 2021.

"Keputusan tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta,
dimana 2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu Pengusaha dan Pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP No.36 tahun 2021," ucap Solihin
dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/12/21).

Merespons terbitnya Keputusan Gubernur No.1517 tahun 2021, Apindo DKI Jakarta akan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Pemprov DKI Jakarta.
Sebelumnya Apindo telah meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan
teguran kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama
Pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha
dan perekonomian Nasional.
Selain itu Apindo juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan
atau sanksi kepada Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan
perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat
UU 23 tahun 2014, Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hal lainnya Apindo menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.
Serta mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta
2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap mengikuti
Keputusan Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan pengusaha di Ibu Kota agar
berpikir objektif terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menilai, kenaikan UMP sebesar Rp 225.000
menjadi Rp 4.641.854 per bulan merupakan hal yang masuk akal.

Hal itu dikatakan Anies saat menanggapi rencana gugatan perdata yang akan diajukan Asosasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait kenaikan UMP 2022 ke PTUN Jakarta.
Upah yang awalnya diputuskan naik 0,85 persen atau Rp 38.000 per bulan, kemudian direvisi
Anies jadi 5,1 persen atau Rp 225.000.

"Saya ingin sampaikan kepada semua cobalah objektif, tahun lalu yang sulit saja itu (UMP naik)
3,3 persen. Tahun ini ekonomi sudah bergerak, masak kita masih mengatakan (kenaikan UMP)
0,8 persen itu sebagai angka yang pas," kata Anies.

63