Page 105 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

UMP hasil revisi tersebut naik sebesar 5,1 persen, jauh di atas angka yang ditetapkan pada akhir
November lalu yakni Rp 4.453.935. Kenaikan UMP ini juga di atas ketetapan pemerintah yakni
sebesar 1,09 persen.

Nurjaman mengatakan, kebijakan kenaikan UMP sebesar 5,1 persen tersebut bertentangan
dengan PP Nomor 36 Tahun 2021. Aturan tersebut menjadi patokan resmi pemerintah mengenai
pengupahan.

Keputusan Anies merevisi kenaikan upah juga telah melewati batas waktu penerbitan UMP 2022
pada 21 November 2021.

"Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum ke PTUN dalam waktu dekat," kata Nurjaman.

Dia menjelaskan kebijakan baru Gubernur Anies juga tidak sesuai dengan rekomendasi dewan
pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari pengusaha, perwakilan serikat pekerja dan perwakilan
pemerintah.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman (kiri) dan Ketua
Dewan Pimpinan Apindo Jakarta Solihin saat konferensi pers, Kamis (30/12). (Apindo)
Berdasarkan hasil sidang tersebut, pengusaha dan pemerintah sepakat untuk menentukan UMP
DKI Jakarta 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Kami juga menyampaikan kepada teman-teman pengusaha untuk menunggu informasi dari
kami mengenai pelaksanaan aturan baru tersebut. Kami juga mohon kepada pak Gubernur untuk
mencabut SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517, dan berlakukan kembali SK Gubernur Nomor
1395," ujarnya.

Untuk saat ini, Apindo mengimbau kepada seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak
menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap.

Pengusaha di minta untuk menetapkan upah dengan tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021.

Apindo juga meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan teguran kepada
Kepala Daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama pengupahan.

Pasalnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian nasional.

Sebagai catatan, Pemerintah telah menetapkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) nasional pada 2022 sebesar 1,09 persen. Kenaikan UMP tahun 2022 dihitung berdasarkan
formula baru yang diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.

Dalam beberapa kesempatan, Anies mengatakan formula kenaikan UMP tersebut tidak cocok
diterapkan di Jakarta.
Revisi kenaikan upah di Jakarta ditetapkan berdasarkan kajian Bank Indonesia. BI meramal
pertumbuhan ekonomi RI 2022 mencapai 4,7 persen-5,5 persen. Adapun inflasi akan berada di
rentang 2-4 persen.

104