Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 181
Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta, Nurjaman menegaskan
pihaknya menolak keputusan kenaikan UMP 2022 tersebut. Ia pun akan menempuh jalur hukum
dalam mendorong penolakannya ini.
"Kami memohon kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut SK Nomor 1517/2021 karena
tidak sesuai dengan aturan," katanya dalam konferensi pers, Kamis (30/12/2021).
Ia menilai, Gubernur Anies tidak tepat menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1
persen. Alasannya, tidak sesuai dengan PP Nomor 36/2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.
"Dalam wakti dekat kami akan menempuh jalur hukum, kita akan lakukan upaya jalur hukum,
kita lakukan upaya ke PTUN," katanya.
Ia mengaku, sebelumnya Apindo telah melayangkan surat keberatan ke Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta sebelum ditetapkannya besaran UMP. Namun, Nurjaman mengaku tak kunjung
mendapatkan jawaban.
Pada kesempatan itu, Nurjaman menyampaikan ada dua hal yang jadi landasan keberatannya
atas penetapan Anies.
Pertama, SK Gubernur Nomor 1517/2021 tentang revisi tidak sesuai dengan regulasi yang
semestinya. Karena tidak mencantumkan konsideran PP 36/2021.
Kedua, SK gub itu tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta hasil
sidang 15 November 2021.
"Kami sidang di Balai Kota oasa waktu itu antara pengusaha, pemerintah provinsi, bersama
serikat pekerja, dan ditambah usulan pemerintah. Alhamdulillah saat itu pemerintah dan unsur
dunia usaha sudah sepakat untuk mematuhi menggunakan mekanisme atuean formula Upah
Minimum 2022 memakai PP 36/2021," tegasnya.
180
