Page 216 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 216
Judul Revisi UMP DKI Jakarta Anies Bikin Heboh, Airlangga Bilang Begini
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5876871/revisi-ump-
dki-jakarta-anies-bikin-heboh-airlangga-bilang-begini
Jurnalis Herdi Alif Al Hikam
Tanggal 2021-12-30 14:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal masalah kisruh upah minimum provinsi
(UMP) DKI Jakarta. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta baru saja merevisi dan meningkatkan
kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi 5,1%. Langkah itu dinilai pengusaha bertentangan dengan
ketetapan Kementerian Ketenagakerjaan.
REVISI UMP DKI JAKARTA ANIES BIKIN HEBOH, AIRLANGGA BILANG BEGINI
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal masalah kisruh upah minimum provinsi
(UMP) DKI Jakarta. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta baru saja merevisi dan meningkatkan
kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi 5,1%. Langkah itu dinilai pengusaha bertentangan dengan
ketetapan Kementerian Ketenagakerjaan.
Airlangga sendiri menanggapi kisruh UMP di DKI Jakarta dengan sangat singkat. Dia hanya
menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat regulasi yang melandasi penetapan
UMP di seluruh provinsi yang di Indonesia. Maka dari itu Pemerintah Daerah harusnya
menetapkan UMP sesuai dengan peraturan yang dibuat.
"UMP sudah ada regulasi dari Kemenaker, sudah ada regulasi yang tentunya harus ditindaklanjuti
oleh Kepala Daerah," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Kamis (30/12/2021).
Seperti diketahui, Anies Baswedan baru saja merevisi aturan UMP DKI Jakarta. Awalnya UMP
tahun 2022 di DKI Jakarta hanya naik Rp 37.749 atau 0,85% tahun 2022. Namun direvisi menjadi
naik 5,1% atau senilai Rp 225 ribu di tahun 2022.
Penetapan UMP yang naik 0,85% sebetulnya sudah sesuai dengan aturan turunan UU Cipta
Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hanya saja,
saat UU Cipta Kerja diputuskan untuk direvisi oleh MK, Anies diminta untuk merevisi hitungan
tersebut oleh para buruh.
215
