Page 221 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

RIDWAN KAMIL NAIKKAN UMP JABAR 5 PERSEN, TAPI.

Besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 di Jawa Barat (Jabar) dibagi
berdasarkan masa kerja buruh

Hal itu diumumkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil lewat akun instagram pribadinya,
@ridwankamil, dikutip Kamis (30/12/2021).

"Menerima perwakilan buruh yang ke-3 kali. Jawa Barat memberikan solusi tanpa harus
pemimpin daerah melanggar konstitusi dan melanggar PP 36 Tahun 2021," kata pria yang biasa
disapa Kang Emil itu.

Ia menjelaskan, UMK untuk 2022 tetap mengikuti PP-36 2021, yang mengatur upah bagi buruh
dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Jumlah buruh di zona ini hanyalah 5 persen dari total 10 juta buruh di Jawa Barat. PP36 mengatur
kenaikannya berkisar 0 persen - 1,72 persen.

Kang Emil melanjutkan, untuk buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, tidak diatur rumusnya
oleh PP36.

Jumlah buruhnya 95 persen dari total 10 juta buruh Jawa Barat. Upahnya bersifat skalatis dan
sesuai persetujuan masing- perusahaan. Dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Kenaikannya diputuskan berkisar 3,27 persen - 5 persen," ujar Kang Emil.

"Semoga ini menjadi kemaslahatan bagi buruh dan pengusaha dan kondusivitas kebangkitan
ekonomi 2022," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau seluruh perusahaan untuk menerapkan
struktur pengupahan berdasarkan skala, sehingga pekerja mendapatkan gaji yang layak sesuai
masa kerjanya.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pemerintah terus
mendorong implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.

"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," kata Putri seperti dikutip dari laman
resmi Kemenaker, Jumat (24/12/2021).

Indah menyampaikan, seluruh kepada daerah harus menetapkan upah minimum berdasarkan
PP No 36 Tahun 2021.

Kemenaker bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker)
Provinsi se-Indonesia, siap untuk mengawal pelaksanaan pengupahan pada 2022 berdasarkan
ketentuan tersebut.

"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," ujar Putri.

Di sisi lain, dinas ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan
pekerja/buruh. Bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net atau jaringan pengaman
yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan.

220