Page 222 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 222
Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah.
Apabila terjadi perselisihan mengenai pengupahan, Putri meminta dinas ketenagakerjaan untuk
mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," ucapnya.
Dinas terkait juga akan membina perusahaan dan pengusaha yang melanggar ketentuan
pengupahan.
Jika pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai yang
diharapkan, akan dilakukan pengawasan teknis.
Pengawasan teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang
sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis
melalui review, monitoring, dan evaluasi.
Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus atau/investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," tutur Putri. [ Irm ].
221
