Page 226 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 226
pengusaha, dan pekerja/buruh," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap
dikutip Kamis (30/12/2021).
Chairul mengingatkan bahwa penetapan upah seperti yang dilakukan Anies Baswedan dapat
menimbulkan polemik di masyarakat karena tidak berdasarkan ketentuan bersama. Untuk itu,
pihaknya akan hadir dengan mengedepankan pembinaan.
"Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi
jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum diDKI, karena unsur
pembinaannya yang kita kedepankan," tegasnya.
Kemnaker disebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) se-Indonesia, serta Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawal
pelaksanaan pengupahan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021.
225
