Page 228 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 228

Bersama  Kominfo,  berdasarkan  keterangan  tertulis  yang  diterima  di  Jakarta,  terdapat  16
              kementerian  lain  yang  juga  dinyatakan  berkepatuhan  tinggi  atau  berada  dalam  zona  hijau
              standar pelayanan publik.

              Kementerian  tersebut  adalah  Kementerian  Luar  Negeri  dengan  nilai  96,87,  Kementerian
              Keuangan (90,33), Kementerian Perhubungan (89,96), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
              Riset, dan Teknologi (89,39), Kementerian Ketenagakerjaan (88,42), Kementerian Kesehatan
              (88,10), dan Kementerian Perindustrian (88,07).

              Ada  pula Kementerian  Dalam  Negeri  (87,99), Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral
              (87,92),  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (86,66),  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan
              Perumahan  Rakyat  (86,19),  Kementerian  Pertanian  (85,23),  Kementerian  Sekretariat  Negara
              (85,08),  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (81,81),  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah
              Tertinggal, dan Transmigrasi (81,46), serta Kementerian Sosial (81,05).

              Di samping itu, terdapat tujuh kementerian yang dinilai berkepatuhan sedang atau berada di
              zona kuning standar pelayanan publik.

              Kementerian tersebut adalah Kementerian Agama dengan nilai kepatuhan 77,79, Kementerian
              Pertahanan  (77,14),  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional
              (ATR/BPN) (69,28), Kementerian Perdagangan (67,44), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
              dan  Menengah  (67,43),  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (65,82),  serta
              Kementerian Investasi (64,90).

              Untuk  diketahui,  pada  tahun  2021,  Ombudsman  RI  kembali  menyelenggarakan  penilaian
              kepatuhan  standar  pelayanan  publik  yang  dilakukan  kementerian,  lembaga,  dan  pemerintah
              daerah  sebagaimana  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan
              Publik.

              Penilaian tersebut merupakan nilai rata-rata dari seluruh produk layanan berupa media elektronik
              dan non-elektronik yang ada di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

              Kemudian,  Ombudsman  RI  mengategorikan  nilai  kepatuhan  kementerian,  lembaga,  dan
              pemerintah daerah ke dalam tiga bagian. Di antaranya adalah predikat kepatuhan tinggi atau
              berada  dalam  zona  hijau  dengan  rentang  nilai  81-100,  kepatuhan  sedang  atau  zona  kuning
              bernilai 51-80,99, dan kepatuhan rendah atau zona merah bernilai 0-50,99.

              Pada tahun 2021, diketahui pula tidak ada kementerian yang dinilai berkepatuhan rendah atau
              berada di zona merah dalam standar pelayanan publiknya.

























                                                           227
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233