Page 225 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 225
Judul Menko Airlangga Buka Suara Soal Geger UMP DKI Versi Anies
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211230132046-4-
303280/menko-airlangga-buka-suara-soal-geger-ump-dki-versi-anies
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-30 13:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil langkah kontroversial dengan merevisi nilai
upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 yang berbeda dengan ketetapan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Situasi ini ditanggapi oleh Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto. Menurutnya, sepatutnya pemerintah daerah mengikuti ketetapan dari
pemerintah pusat.
MENKO AIRLANGGA BUKA SUARA SOAL GEGER UMP DKI VERSI ANIES
Jakarta, - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil langkah kontroversial dengan
merevisi nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 yang berbeda dengan
ketetapan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Situasi ini ditanggapi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, sepatutnya
pemerintah daerah mengikuti ketetapan dari pemerintah pusat.
"Mengenai UMP sudah ada peraturannya lewat Kemenaker yang menerbitkan regulasi yang
tentunya ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah," ujar Airlangga dalam Forum
Komunikasi Media Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022, Kamis (30/12/2021).
Dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1.517.2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP)
Jakarta 2022, Anies menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp 4.641.854 per bulan atau naik
5,1%. Anies pun menegaskan dunia usaha dilarang membayar upah yang lebih rendah dari itu.
Kondisi ini membuat riuh daerah-daerah lain. Kelompok buruh ikut mendesak pemda setempat
untuk kembali merevisi UMP dengan menaikkan lebih tinggi.
Kemnaker sejak awal menegaskan bahwa UMP 2022 mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021
yang jadi aturan turunan UU Cipta Kerja. Pihaknya meminta semua kepala daerah mematuhinya.
"Sikap Kemnaker adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, karena itu telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah,
224
