Page 217 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 217
Setelah direvisi, Anies justru diprotes oleh pengusaha. Mereka menilai keputusan Anies yang
menaikkan UMP 5,1% tidak sah karena acuannya bukan formula dalam hitungan PP 36 tahun
2021.
Kemnaker menegaskan bahwa UMP 2022 wajib mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 yang
jadi aturan turunan UU Cipta Kerja. Pihaknya meminta semua kepala daerah mematuhinya.
"Sikap Kemnaker adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, karena itu telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah,
pengusaha, dan pekerja/buruh," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap
kepada detikcom, Rabu (29/12/2021).
Chairul mengingatkan bahwa penetapan upah seperti yang dilakukan Anies Baswedan dapat
menimbulkan polemik di masyarakat karena tidak berdasarkan ketentuan bersama. Untuk itu,
pihaknya akan hadir dengan mengedepankan pembinaan.
"Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi
jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena unsur
pembinaannya yang kita kedepankan," tegas Chairul.
216
