Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 57

"Para tersangka yang sudah ditahan, yakni berinisial SV. 16, IM, 18. dan MS, 18. Para tersangka
              berperan  dalam  kekerasan  seksual  hingga  menjual  korban  untuk  dijadikan  pekerja  seks
              komersial (PSK)," jelas Aswin di Bandung, kemarin.

              Berdasarkan pengakuan para tersangka, lanjutnya, motif mereka ialah ekonomi untuk kebutuhan
              sehari-hari.

              Aswin menjelaskan SV berperan sebagai penjemput tamu yang hendak menggunakan layanan
              seksual. SV juga mendandani hingga meminjamkan baju sebelum korban bertemu dengan tamu.
              Saat ini SV ditahan di rumah tahanan anak karena usianya masuk kategori di bawah umur.

              Lebih  lanjut,  Aswin  memastikan  pihaknya  memenuhi  hak  perlindungan  bagi  korban.  Semua
              kebutuhan dan pendampingan psikolog sudah diberikan. Ia berharap korban yang mengalami
              trauma bisa lekas membaik.

              "Penyidik telah mendampingi korban untuk dilakukan pemeriksaan visum sekaligus memberikan
              layanan pendampingan psikolog di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
              dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung," ucapnya.

              Secara terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan, Amelia Anggraini, menyebutkan
              kasus kekerasan seksual, eksploitasi anak, juga prostitusi online di Bandung, Jawa Barat, dengan
              tersangka yang masih berusia remaja, membuktikan kondisi darurat

              kekerasan seksual. Ia berharap pada masa sidang mendatang DPR RI dapat mengesahkan RUU
              TPKS sebagai usulan dewan yang kemudian akan dibahas dengan pemerintah.

              Hal senada disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam rilis catatan Refleksi Akhir
              Tahun 2021 Me-nelisik Indonesia. Menurutnya, perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual
              terhadap  perempuan  yang  paling  banyak  terjadi  di  Indonesia  sepanjang  2016-2020.
              "Tertundanya  pengesahan  RUU  TPKS  adalah  lubang  kekurangan  yang  dibiarkan  menganga,
              menodai kinerja parlemen sejak digagasnya RUU ini." (Sru/AN/RO/X-7)




































                                                           56
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62