Page 54 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

Kang Emil, begitu ia biasa disapa memilih menggunakan struktur skala upah sebagai syarat. Para
pengusaha di Jabar yang minta pengesahan dan pembaruan atas pembaruan peraturan
perusahaannya serta perjanjian kerja bersama wajib melampirkan struktur skala upah.

Pemerintah mengatur kewajiban struktur skala upah dalam pasal 20-22 Peraturan Pemerintah
Nomor 36/2021 tentang Pengupahan. Beleid ini mengatur kenaikan upah buruh dengan masa
kerja di atas 1 tahun, yang tidak diatur rumusannya di PP 36/2021.

Ini artinya, kewajiban ini sah dalam aturan.

Pengupahan juga berdasarkan skala, sesuai persetujuan masing-masing perusahaan dengan
menghitung inflasi, pertumbuhan ekonomi kemampuan perusahaan dan produktivitas kerja.

Hitungan Emil, dengan syarat tersebut. "Kenaikan upah diputuskan berkisar 3,27% -5%," kata
Emil. Masih dalam kalkulasi Emil, jumlah buruh di Jabar yang bekerja di atas satu tahun, sekitar
95% dari total 10 juta buruh Jabar. Dengan begitu, manfaat kenaikan lebih masif.

Adapun, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar di 2022 tetap Rp 1.841.487, naik Rp 31.135 atau
hanya naik 1,7% berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 56 l/Kep.732-Kesra/2021
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Ridwan Kamil mengklaim, usulan kenaikan bagi pekerja masa kerja di atas 1 tahun sudah
disetujui serikat pekerja termasuk juga pengusaha di Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, KSBI
menunggu surat keputusan gubernur terkait kenaikan upah bagi pekerja masa kerja di atas satu
tahun berdasarkan struktur skala upah itu. Selain itu, ia meminta pemerintah daerah mulai
mengawasi penerapan ketentuan upah di tahun 2022 nanti.

"Jangan sampai setelah ada aturannya, tapi di lapangan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha,"
kata Elly.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman menyebut, biasanya
urusan kenaikan gaji di level pekerja setahun ke atas diatur dalam kesepakatan bipartit, yakni
pihak pengusaha dan serikat pekerja.

"Bukan cuma 5%, sampai 10% jika perusahaan mampu silakan," ujarnya, Kamis (30/12).
Berbeda dengan Jabar, DKI Jakarta harus berhadapan dengan pengusaha. Masih mempelajari
beleid Gubernur DKI, Apindo DKI-minta pengusaha menunggu pelaksanaan kebijakan kenaikan
upah 5,1% di DKI. Apindo DKI akan menggugat keputus-an revisi UMP DKI Jakarta 2022 ke
Pengadilan Tata Usha Negara (PTUN).

Revisi UMP DKI tak sesuai dengan PP No 36/2021 maupun UU Cipta Kerja. Hanya, Wakil Ketua
Apindo DKI Nurjaman belum memastikan pengajuan gugatan materi. Perbandingan UMP Jawa
Barat dan DKI Jakarta (Rp per bulan)

53