Page 50 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

Apindo lantas mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP
DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap. Perusahaan
juga diminta tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1395/2021.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnkaer) menilai kebijakan Gubernur Anies
Baswedan soal menetapkan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta akan timbulkan
kegaduhan di tengah masyarakat.

Penetapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta NO. 1517/2021 yang menetapkan kenaikan UMP
Jakarta 2022 sebesar 5,1% dari yang sebelumnya 0,8% tidak sesuai ketentuan.

“Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker,
Chairul Fadhly Harahap lewat keterangannya kepada Bisnis, Kamis (30/12).

Kemnaker, lanjut Chairul, siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait dengan penetapan
UMP DKI Jakarta Tahun 2022. Dia juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan
Kemendagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan.

“Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan,” tuturnya.

Pemerintah telah memberlakukan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum
penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah, lanjut dia, berharap
seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya untuk mengacu pada ketentuan
yang berlaku.

“Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP No. 36/2021
tentang Pengupahan,” katanya.
Menurutnya, ketentuan pengupahan yang diatur dalam PP tersebut telah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

“Upah Minimum itu penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha,” ujarnya.

TIDAK ADA REVISI
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah
memastikan tidak ada lagi revisi terhadap penetapan UMP DKI Jakarta di SK Gubernur DKI
Jakarta No. 1517/2021 tentang UMP DKI 2022.

Hal tersebut disampaikan oleh Andri di luar ruang rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta pada
Senin (27/12). “Tidak ada kemungkinan UMP DKI Jakarta 2022 direvisi lagi,” katanya.

Sementara itu, untuk perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan bisnis, jelasnya, Pemprov
DKI masih menyediakan ruang di dalam SK Gubernur No. 1517/2021. Dengan kata lain,
sambungnya, masih terbuka untuk menyesuaikan kondisi perusahaan dengan UMP DKI 2022.

“Di SK tersebut ada ruang. Bagi pengusaha yang memang tidak tumbuh akan dibahas lagi di
Dewan Pengupahan,” sambungnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Manuara Siahaan mewanti-wanti Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta soal dualisme kebijakan publik terkait dengan revisi upah minimum provinsi
(UMP) senilai 5,1%.

49