Page 49 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Di
SK tersebut ada ruang. Bagi pengusaha yang memang tidak tumbuh akan dibahas lagi di Dewan
Pengupahan

negative - Manuara Siahaan (Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP) Ada kritikal poin
yang sangat penting bahwa UMP DKI bersifat final dan tidak akan direvisi. Sementara, di sisi
pengusaha masih ada keberatan

negative - Manuara Siahaan (Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP) Pemenuhan
akuntabilitas itu harus bisa dijelaskan. Ini nanti yang masuk ke dalam pengujian di ranah hukum.
Apabila kita nanti di pihak yang lemah, inilah yang membuat kita nanti sangat malu

Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta akan melayangkan gugatan atas keputusan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta
2022 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DPP Apindo DKI
Jakarta Solihin mengatakan keputusan Anies dinilai telah melanggar regulasi penetapan UMP
yang telah berlaku.

PENGUSAHA GUGAT KEPUTUSAN ANIES

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta akan melayangkan gugatan atas keputusan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta
2022 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DPP Apindo DKI
Jakarta Solihin mengatakan keputusan Anies dinilai telah melanggar regulasi penetapan UMP
yang telah berlaku.

“Merespons terbitnya Keputusan Gubernur No. 1517/2021, Apindo DKI Jakarta akan mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pemprov DKI Jakarta,” kata Ketua DPP
Apindo DKI Jakarta Solihin, Kamis (30/12).

Keputusan Gubernur No. 1517/2021 secara resmi mengubah besaran kenaikan UMP 2022 DKI
Jakarta, dari yang mulanya hanya 0,85% atau setara Rp37.749 menjadi 5,1% atau naik
Rp225.667 sehingga menjadi Rp4.641.854.

Apindo DKI Jakarta menilai besaran kenaikan ini tidak sah karena tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan. Ketetapan kenaikan upah juga telah
melampaui batas waktu penetapan yang telah ditentukan sebelumnya.

“Keputusan tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, di
mana 2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu pengusaha dan pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP No. 36/2021,” tambah Solihin.

Apindo juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan teguran kepada kepala
daerah yang telah mengeluarkan kebijakan yang tak sejalan dengan regulasi ketenagakerjaan,
terutama soal pengupahan. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia
usaha dan perekonomian nasional.

“Kami juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi
kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan
melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU No. 23/2014 Pasal 373,” katanya.

48