Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 48
Judul PENGUSAHA GUGAT KEPUTUSAN ANIES
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2021-12-31 04:27:00
Ukuran 286x295mmk
Warna Warna
AD Value Rp 214.500.000
News Value Rp 643.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DPP Apindo DKI Jakarta) Merespons terbitnya
Keputusan Gubernur No. 1517/2021, Apindo DKI Jakarta akan mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pemprov DKI Jakarta
negative - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DPP Apindo DKI Jakarta) Keputusan tersebut
juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, di mana 2 dari 3 unsur
Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu pengusaha dan pemerintah merekomendasikan besaran
kenaikan UMP harus sesuai PP No. 36/2021
negative - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DPP Apindo DKI Jakarta) Kami juga meminta
kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah
yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem
pemerintahan, sebagaimana amanat UU No. 23/2014 Pasal 373
negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Penetapan upah yang tidak
berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang
terjadi di Provinsi DKI Jakarta
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kemnaker siap hadir untuk
memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
unsur pembinaannya yang kita kedepankan
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Sikap kita adalah penetapan
Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP No. 36/2021 tentang Pengupahan
negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Upah Minimum itu
penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak, upah itu memang hak pekerja tapi juga harus
diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Tidak
ada kemungkinan UMP DKI Jakarta 2022 direvisi lagi
47