Page 43 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 43
"Kenaikan upah diputuskan berkisar 3,27% - 5%," kata Emil.
Masih dalam kalkulasi Emil, jumlah buruh di Jabar yang bekerja di atas satu tahun, sekitar 95%
dari total 10 juta buruh Jabar. Dengan begitu, manfaat kenaikan lebih masif.
Adapun, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar di 2022 tetap Rp 1.841.487, naik Rp 31.135 atau
hanya naik 1,7% berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Ridwan Kamil mengklaim, usulan kenaikan bagi pekerja masa kerja di atas 1 tahun sudah
disetujui serikat pekerja termasuk juga pengusaha di Jawa Barat. Presiden Konfederasi Serikat
Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, KSBI menunggu surat keputusan gubernur
terkait kenaikan upah bagi pekerja masa kerja di atas satu tahun berdasarkan struktur skala
upah itu. Selain itu, ia meminta pemerintah daerah mulai mengawasi penerapan ketentuan upah
di tahun 2022 nanti.
"Jangan sampai setelah ada aturannya, tapi di lapangan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha,"
kata Elly.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman menyebut, biasanya
urusan kenaikan gaji di level pekerja setahun ke atas diatur dalam kesepakatan bipartit, yakni
pihak pengusaha dan serikat pekerja. "Bukan cuma 5%, sampai 10% jika perusahaan mampu
silakan," ujarnya, Kamis (30/12).
Berbeda dengan Jabar, DKI Jakarta harus berhadapan dengan pengusaha. Masih mempelajari
beleid Gubernur DKI, Apindo DKIminta pengusaha menunggu pelaksanaan kebijakan kenaikan
upah 5,1% di DKI. Apindo DKI akan menggugat keputusan revisi UMP DKI Jakarta 2022 ke
Pengadilan Tata Usha Negara (PTUN).
Revisi UMP DKI tak sesuai dengan aturan PP No 36/2021 maupun UU Cipta Kerja. Hanya, Wakil
Ketua Apindo DKI Nurjaman belum memastikan gugatan uji materi diajukan.
42
