Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

APINDO AKAN GUGAT PEMPROV DKI JAKARTA

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait terbitnya Keputusan Gubernur No.1517
tahun 2021, yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta naik 5,5% tahun 2022
menjadi Rp 4.641.854.

Sebab, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Solihin menerangkan, aturan tersebut
juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Dua dari tiga unsur
Dewan pengupahan DKI Jakarta yaitu pengusaha dan pemerintah merekomendasikan besaran
kenaikan UMP harus sesuai PP No.36 tahun 2021.

“Itu sebabnya, kami akan mengajukan gugatan dalam waktu dekat,” ucap dia dalam konferensi
pers virtual, Kamis (30/12).

Sebelum terbitnya Kepgub UMP DKI ini, Solihin mengaku Apindo DKI telah menemui pihak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan teguran kepada kepala daerah
yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama soal pengupahan.

Apindo memandang hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha
dan perekonomian nasional.
Apindo DKI, kata dia, juga telah meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk
memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak
memahami peraturan perundangan, sehingga mengakibatkan melemahnya sistem
pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014, Pasal 373, yang intinya pemerintah
pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Kami mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta
2022 sembari menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap mengikuti
Keputusan Gubernur DKI Jakarta no.1395 Tahun 2021,” ucap Solihin.

Mengenai ancaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberikan sanksi kepad
pengusaha yang tidak mengikuti revisi UMP yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta Nurjaman mempertanyakan
sanksi ang bakal diberikan oleh Anies.

Pasalnya, dari pemahaman dia, sanksi soal pengupahan upah minimum tak diatur dalam
Keputusan Gubernur, melainkan lewat PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Malah sekarang kalau memang benar Pemprov DKI akan mengeluarkan sanksi untuk
perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum versi Keputusan Gubernur 1517, sanksinya
bagaimana? Dasar sanksinya apa?” kata dia.

Nurjaman menerangkan, jika aturan yang dipakai adalah PP 36/2021 yang merupakan turunan
UU Cipta Kerja, pihaknya tidak bakal berani melanggar.

Namun, karena Anies mengeluarkan keputusan gubernur sebelum membalas surat yang
dilayangkan pengusaha, perlawanannya lewat gugatan hukum.

“Keputusan Gubernur tidak ada konsiderannya, lalu pakai apa? Jelas tidak semudah memberi
sanksi tapi kalau dasarnya PP Nomor 36, pasti sanksi yang akan keluar, kami paham dan tahu.
Kami menyampaikan ke pengusaha selama PP 36 dipakai, jangan coba-coba melanggar,” jelas

37