Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

Judul Apindo akan Gugat Pemprov DKI Jakarta
Nama Media Investor Daily
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Leonard Al Cahyoputra
Tanggal 2021-12-31 05:23:00
Ukuran 214x220mmk
Warna Warna
AD Value Rp 82.390.000

News Value Rp 247.170.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Itu sebabnya,
kami akan mengajukan gugatan dalam waktu dekat

neutral - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Kami mengimbau
seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari
menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap mengikuti Keputusan
Gubernur DKI Jakarta no.. 1395 Tahun 2021

negative - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta) Malah sekarang kalau memang benar
Pemprov DKI akan mengeluarkan sanksi untuk perusahaan yang tidak melaksanakan upah
minimum versi Keputusan Gubernur 1517, sanksinya bagaimana?. Dasar sanksinya apa?

negative - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta) Keputusan Gubernur tidak ada
konsiderannya, lalu pakai apa? Jelas tidak semudah memberi sanksi tapi kalau dasarnya PP
Nomor 36, pasti sanksi yang akan keluar, kami paham dan tahu. Kami menyampaikan ke
pengusaha selama PP 36 dipakai, jangan coba-coba melanggar

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) UMP sudah
ada regulasinya dan Kemenaker sudah menerbitkan regulasi yang ditindaklanjuti masing-masing
kepala daerah

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait terbitnya Keputusan Gubernur No.1517
tahun 2021, yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta naik 5,5% tahun 2022
menjadi Rp 4.641.854. Sebab, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.
36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

36