Page 42 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 42

Judul               Giliran Jawa Barat Menaikkan Upah Buruh 3,27%-5%
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://insight.kontan.co.id/news/giliran-jawa-barat-menaikkan-upah-
                                    buruh-327-5
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-31 05:05:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Kebijakan upah yang ditetapkan pemerintah pusat nyatanya tak populer bagi kepala daerah.
              Mereka  memilih  menetapkan  kebijakan  upah  yang  lebih  populer  bagi  para  buruh.  Setelah
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kebijakan tarif upah minimum provinsi (UMP)
              DKI Jakarta 2022 yang semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp 4,64 juta per bulan, kini
              giliran Jawa Barat mengikuti.


              GILIRAN JAWA BARAT MENAIKKAN UPAH BURUH 3,27%-5%

              Kebijakan upah yang ditetapkan pemerintah pusat nyatanya tak populer bagi kepala daerah.
              Mereka memilih menetapkan kebijakan upah yang lebih populer bagi para buruh.

              Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kebijakan tarif upah minimum provinsi
              (UMP) DKI Jakarta 2022 yang semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp 4,64 juta per
              bulan, kini giliran Jawa Barat mengikuti.

              Berbeda  dengan  DKI,  Gubernur  Jawa  Barat  (Jabar)  Ridwan  Kamil  menggunakan  terobosan
              menarik dengan menggunakan instrumen struktur dan skala upah.

              Kang Emil, begitu ia biasa disapa memilih menggunakan struktur skala upah sebagai syarat. Para
              pengusaha  di  Jabar  yang  minta  pengesahan  dan  pembaruan  atas  pembaruan  peraturan
              perusahaannya serta perjanjian kerja bersama wajib melampirkan struktur skala upah.

              Pemerintah mengatur kewajiban struktur skala upah dalam pasal 20-22 Peraturan Pemerintah
              Nomor 36/2021 tentang Pengupahan. Beleid ini mengatur kenaikan upah buruh dengan masa
              kerja di atas 1 tahun, yang tidak diatur rumusannya di PP 36/2021. Ini artinya, kewajiban ini sah
              dalam aturan.

              Pengupahan  juga  berdasarkan  skala,  sesuai  persetujuan  masing-masing  perusahaan  dengan
              menghitung inflasi, pertumbuhan ekonomi kemampuan perusahaan dan produktivitas kerja.

              Hitungan Emil, dengan syarat tersebut.
                                                           41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47