Page 19 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 agustus 2019
P. 19
dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kejahatan
terkait lainnya di daerah perbatasan.
Sosialisasi Tata Cara Migrasi Aman bagi Pekerja Migran diawali di kantor Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (29/7), dan dilanjutkan di Kabupaten Bulukumba
(1/9). Program sosialisasi ini, Agustus 2018 lalu telah digelar di empat kabupaten
daerah perbatasan yakni Sanggau, Sambas, Nunukan dan Kapuas Hulu.
Didampingi Kepala Sub Direktorat Perlindungan TKI Dit. PPTKLN, Yuli Adiratna, Eva
menjelaskan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017, setiap PMI yang akan bekerja ke
Luar negeri harus memenuhi persyaratan. Yakni berusia minimal 18 tahun; memiliki
kompetensi; sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan
jaminan sosial; dan memiliki dokumen yang disyaratkan, hal ini tentunya sejalan
dengan UUTPPO.
Sementara Kepala Misi IOM, Dejan Micevski mengungkapkan data pemerintah
mencatat rata-rata pertahun Indonesia mengirimkan 200ribu pekerja migran ke luar
negeri, dengan Malaysia sebagai negara tujuan terbanyak. Jumlah tersebut hanya
mencakup jumlah Pekerja Migran terdata atau ditempatkan berdasarkan prosedur
pemerintah. Selebihnya pekerja migran bermigrasi tanpa melalui prosedur resmi,
khususnya ke Malaysia, diindikasikan masih sangat tinggi.
"Hal ini bisa dilihat dari data deportan yang kembali ke Indonesia melalui pelabuhan
Nunukan, Entikong maupun Tanjung Pinang. Tiga pelabuhan itu merupakan daerah-
daerah berbatasan langsung dengan Malaysia," katanya.
IOM adalah organisasi internasional bidang pekerja migran yang menginduk pada
PBB. Di Indonesia, organisasi ini fokus pada penangan isu Tindak Pidana
Perdagangan Orang (human trafficking), khususnya di enam kabupaten di Nusa
Tenggara Timur, yakni Belu, Sika, Manggarai, Ende, Kupang dan Timor Tengah
Utara.
Hadi dalam acara sosialisasi di antaranya Among Pundhi Resi sebagai National
Programme Coordinator Counter-Trafficking and Labour Migration Unit (CTLM) IOM
Indonesia; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Selatan;
Dirreskrimsus Polda Sulsel; BPJS Ketenagakerjaan Sulsel; peserta yang berasal dari
Dinkes Sulsel, Dinsos Sulsel, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sulsel, P3MI, LSM/CSO, Imigrasi Sulsel dan Kadisnaker Nunukan.
Page 18 of 56.
