Page 24 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 agustus 2019
P. 24

Title          KSPI TAGIH JANJI JOKOWI REVISI ATURAN PENGUPAHAN
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      06 Agustus 2019
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4030928/kspi-tagih-janji-jokowi-r evisi-aturan-
               Page/URL
                              pengupahan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak
               Presiden Jokowi untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun
               2015 tentang Pengupahan.

               Kata dia, Jokowi sampai dengan saat ini belum melunasi janjinya untuk segera
               merevisi PP terkait ketentuan upah minimum tersebut.

               "Pak Jokowi sudah janji tapi sampai dengan saat ini belum terealisir janjinya. Jadi
               nampaknya Menaker mengulur-ulur karena ada kepentingan dari pengusaha seperti
               Hipmi dan Kadin," tuturnya di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

               Said menjelaskan, revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 penting dilakukan guna
               mengindahkan aspirasi buruh. Menurutnya, perhitungan formulasi upah minimum
               yang dilakukan Pemerintah terhadap buruh selama ini tidak tepat.

               "Kembalikan hak berunding serikat buruh melalui dewan pengupahan. Saat ini
               ketentuan upah minimun ditentukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
               jadi tidak dirundingkan dulu dengan dewan pengupahan (three party)," ujarnya.

               Selain itu, Said mengungkapkan, buruh juga meminta penambahan item di dalam
               perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Di dalam Keputusan Menteri Tenaga
               Kerja Nomor 15 Tahun 2005, KHL berisikan 60 item. Buruh sendiri meminta 84 item
               sebagai dasar perhitungan KHL.

               "Penetapan kenaikan upah minimum harus berdasarkan survei pasar KHL. Jadi
               berapa kebutuhan rilnya itu. Bukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
               Nanti disparitas atau kesenjangan upahnya tinggi sekali," terangnya
               KSPI Minta Penundaan Revisi UU Ketenagakerjaan

               Vice Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Obon Tabroni meminta,
               usulan pengusaha untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 13
               Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ditunda.

               "Persoalan ketenagakerjaan bukan persoalan sepele. Sebab akan berdampak pada





                                                       Page 23 of 56.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29