Page 26 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 agustus 2019
P. 26
diimplementasikan, sebab kaum buruh menuntut untuk mendapat upah yang
berkeadilan. "Kami enggak setuju upah murah. Kami setujunya upah berkeadilan,"
seru Said Iqbal.
Dia pun menyoroti dihapuskannya hal runding buruh dalam PP Nomor 78, sehingga
membuat pemerintah seolah sepihak dalam penentuan data upah minimum seperti
yang dilakukan beberapa negara beraliran kiri.
"Data upah minimum itu sepihak pemerintah. Itu kek yang dilakukan negara
komunis seperti Kuba dan Korea Utara. Itu bertentangan dengan bermacam aturan
pada undang-undang tentang pengupahan," tuturnya.
Page 25 of 56.
