Page 25 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 agustus 2019
P. 25
sekitar 80 juta buruh formal di Indonesia. Karena itu butuh kajian yang mendalam,"
ujar dia di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan rapat koordinasi
dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti usulan pengusaha melakukan revisi UU
Ketenagakerjaan.
"Tidak akan maksimal dalam waktu 3 bulan undang-undang tersebut disahkan.
Butuh pengkajian yang lama kalau hasil ingin maksimal," lanjut Obon.
Dia khawatir, menjelang akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, pembahasan
revisi UU Ketenagakerjaan akan terjadi proses transaksional .
Sebagaimana diketahui, pasal-pasal yang ada dalam UU Ketenagakerjaan berkaitan
dengan upah, outsourcing, PHK, tenaga kerja asing, jaminan sosial, dan lain
sebagainya. Semua hal tersebut terkait erat dengan kepentingan pengusaha dan
buruh.
Ironisnya, Obin melanjutkan, saat ini isu yang kencang terdengar revisi ditujukan
untuk mengurangi kualitas upah, mempermudah PHK, hingga penghapusan
pesangon.
"Karena itulah, sebagian besar serikat buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan jika
tujuannya untuk mengakomodir kepentingan pengusaha," tegas Obon.
"Namanya saja UU Ketenagakerjaan. Karena itu semangatnya adalah memberikan
proteksi terhadap kepentingan tenaga kerja," dia menandaskan.
Presiden KSPI: Jokowi Setuju Revisi PP Pengupahan
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,
menyampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui tuntutan buruh
terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.
Persetujuan ini disebutnya telah diutarakan Jokowi saat serikat pekerja diundang ke
Istana Bogor pada Jumat lalu.
"KSPI mengapresiasi dan berterimakasih kepada presiden Jokowi yang menyetujui
adanya revisi PP 78. Meski kita belum tahu siapa yang akan menjadi presiden
berikutnya," ujar dia saat sesi konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta,
Senin, 29 April 2019.
Dengan begitu, ia mengatakan, pernyataan Jokowi perihal revisi PP 78/2015
tersebut akan coba KSPI deklarasikan saat perayaan May Day pada 1 Mei
mendatang.
Menurutnya, perubahan formulasi peraturan tentang pengupahan ini wajib
Page 24 of 56.
