Page 302 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021

Judul DPR Minta Pemerintah Buka Kanal Aduan Bantuan Subsidi Upah
Nama Media sindonews.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/549892/34/dpr-minta-pemerintah-
buka-kanal-aduan-bantuan-subsidi-upah-1632467392
Jurnalis Iqbal Dwi Purnama
Tanggal 2021-09-24 16:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS Kurniasih Mufidayati meminta Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker) membuka layanan pusat pengaduan terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
para pekerja. Pasalnya, anggota Komisi IX itu mengaku mendapat banyak aduan masyarakat
terkait penyaluran BSU khususnya pada tahap III.

DPR MINTA PEMERINTAH BUKA KANAL ADUAN BANTUAN SUBSIDI UPAH

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS Kurniasih Mufidayati meminta Kementerian Tenaga
Kerja (Kemnaker) membuka layanan pusat pengaduan terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) para pekerja. Pasalnya, anggota Komisi IX itu mengaku mendapat banyak aduan
masyarakat terkait penyaluran BSU khususnya pada tahap III.

"Aduannya banyak sekali, saya kita aduan ini juga sudah sampai di Kemnaker. Sebab itu, perlu
ada layanan aduan yang responsif dan memberikan solusi cepat dari banyaknya aduan soal BSU
termin III ini," ujar Mufida dalam keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat
(24/9/2021).

Menurutnya aduan yang diterima terkait kendala belum cairnya bantuan meski sebelumnya
sudah terdaftar. Mufida juga menyarankan Kemenaker membuat semacam Frequently Asked
Questions (FAQ) dari banyaknya aduan yang masuk dan mensosialisasikan secara masif kepada
pekerja penerima BSU.

Dia menambahkan, setiap kampanye yang dilakukan soal BSU di media sosial, banyak komentar
negatif terkait persoalan BSU dan pencairan BSU oleh pekerja. Berangkat dari hal tersebut Mufida
menyarankan kepada Kemnaker khususnya untuk membuat saluran pengaduan.

"Coba lihat di setiap kampanye soal manfaat BSU oleh Kemenaker di Media Sosial, justru
komentar yang muncul adalah aduan beragam persoalan terkait BSU dan pencairan BSU oleh
pekerja. Jadi teman-teman pekerja mencari-cari saluran pengaduan kemana mereka harus
mendapatkan solusi. Kemenaker harus menangkap aspirasi ini," tuturnya.

301