Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2019
P. 60
Title JOKOWI DIMINTA TIDAK MEMBUAT KEBIJAKAN TENAGA KERJA
Media Name kumparan.com
Pub. Date 27 Juni 2019
https://kumparan.com/bandungkiwari/jokowi-diminta-tidak-membuat-kebija kan-tenaga-
Page/URL
kerja-1rM871LbxDy
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muahamad Sidarta meminta Presiden Joko
Widodo dan DPR RI tidak membuat kebijakan terkait ketenegakerjaan pada akhir
masa jabatannya.
"Kalau mau revisi, nanti setelah terbentuk kabinet baru agar hasilnya memiliki
legitimasi kuat, fair, adil dan diterima oleh semua pihak," tulis Sidarta dalam
keterangan pers yang diterima bandungkiwari, Kamis (27/6) pagi.
Permintaan Sidarta ini dikemukakan menyusul usulan dari pelaku usaha yang
tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) kepada Presiden Joko Widodo untuk merivisi sejumlah pasal dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Naker) Nomor 13 Tahun 2003. Permitaan itu
langsung direspon oleh Presiden dengan mengundang sejumlah menterinya.
Seperti diberitakan media, Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Saleh P Daulay juga
berpendapat, bahwaUU Naker memang sudah layak direvisi terutama terkait
tentang tenaga kerja kontrak/alih daya, PHK, Upah Minimum, Jaminan Sosial yang
masih perlu sinkronisasi dan ketentuan tentang tenaga kerja asing.
Page 59 of 105.
