Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2019
P. 33

UMK BONDOWOSO TAHUN 2020 NAIK, BP JAMSOSTEK DAN BPJS KESEHATAN DIMINTA
                Title
                              MENYESUAIKAN
                Media Name    rri.co.id
                Pub. Date     10 Desember 2019
                              http://rri.co.id/post/berita/756881/daerah/umk_bondowoso_tahun_2020_na
                Page/URL
                              ik_bp_jamsostek_dan_bpjs_kesehatan_diminta_menyesuaikan.html
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive






               Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bondowoso tahun 2020 mengharuskan
               Pemkab Bondowoso untuk menggandeng BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek.
               Alasannya, karena premi yang dibayar perusahaan kepada karyawan dasarnya
               adalah UMK.

               Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
               Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Bondowoso, Purno Winardi saat
               Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bondowoso Tahun 2020 bersama BP
               Jamsostek dan BPJS Kesehatan, Selasa (10/12/2019) di Balai Latihan Kerja
               Tenggarang.

               Kedua Badan Penjamin Sosial tersebut, kata Purno, harus menyesuaikan dengan
               kenaikan UMK, termasuk angka klaim premi yang dibayar setiap bulan.

               "Misalkan jaminannya dari Rp.24 ribu menjadi Rp 42 ribu. Biasanya jaminannya satu
               anak menjadi dua anak. Kan ini perlu disampaikan juga," jelasnya.

               Menurutnya, kenaikan UMK di Bondowoso sudah layak karena sesuai dengan rumus
               Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

               "Bahkan kalau KHL nya lebih tinggi dari rumus itu maka KHL nya yang dipakai.
               Sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi," sambungnya.

               Untuk itu, pihaknya berharap semua perusahaan di Bondowoso membayar upah
               sesuai UMK 2020, dan masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut dilindungi
               oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

               "Kecuali home industri dan toko masih belum bisa menerapkan UMK," katanya.

               Nantinya DPMPTSP Naker akan melakukan monitoring dan evaluasi ke perusahaan-
               perusahaan dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan
               pembayaran UMK sesuai dengan yang sudah ditetapkan yaitu Rp 1.954.705.75.
               Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 153.000 atau 8,51 persen dibanding
               tahun lalu.

                Title         JOKOWI MINTA PERCEPAT PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PRAKERJA



                                                       Page 32 of 88.
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38