Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 139

Title          262 PERUSAHAAN BERIZIN KEMENPERIN DI JAKARTA LANGGAR PROTOKOL COVID-19
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      12 Mei 2020
                              https://www.liputan6.com/news/read/4251612/262-perusahaan-berizin-keme nperin-di-
               Page/URL
                              jakarta-langgar-protokol-covid-19
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Jakarta -  Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri
               Yansyah menyampaikan, tercatat sebanyak 262 perusahaan yang mendapatkan Izin
               Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian
               (Kemenperin) melanggar protokol virus Corona atau Covid-19.


               "Ada 262 perusahaan dengan 50.434 tenaga kerja, namun belum melaksanakan
               protokol kesehatan secara menyeluruh," tutur Andri dalam keterangannya, Selasa
               (12/5/2020).


               Andri merinci, jumlah 262 tersebut tersebar di Jakarta Barat sebanyak 62
               perusahaan, Jakarta Utara sebanyak 90 perusahaan, Jakarta Timur sebanyak 94
               perusahaan, dan Jakarta Selatan sebanyak 15 perusahaan.

               "Perusahaan tersebut langsung mendapatkan surat peringatan ataupun pembinaan,"
               jelas dia.


               Andri mengatakan, terhitung sejak 14 April-11 Mei 2020 tercatat sebanyak 1.066
               perusahan dengan 144.432 tenaga kerja yang belum melaksanakan protokol
               kesehatan secara menyeluruh.

               Sementara dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020, diatur
               tentang pengenaan sanksi terhadap Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar
               (PSBB).


               "Sanksi bagi perusahaan yang melanggar PSBB diatur dalam Pasal 6 ayat 1," kata
               Andri.


               Adapun ayat tersebut berbunyi:  "Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat
               kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar penghentian sementara
               aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan
               sanksi administratif."  Sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar PSBB
               yakni berupa penyegelan untuk menghentikan operasional sementara, denda
               administrasi minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 10 juta..





                                                      Page 138 of 353.
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144