Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 194

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan
               kepada para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
               Keagamaan ke pekerjanya secara tepat waktu.


               "THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh
               pengusaha kepada pekerja/ buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
               keagamaan," kata Ida, Senin (11/5/2020).


               Ida menjelaskan, THR Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
               RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/
               Buruh Di Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan
               Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

               "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
               sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tutur dia.

               Sebelumnya, Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
               Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
               Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

               Dalam SE tersebut, Ida meminta para gubernur memastikan perusahaan agar
               membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-
               undangan.

               Dalam penyusunan Surat Edaran THR Keagamaan ini, Ida menyatakan Kemnaker
               telah melakukan beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang tergabung
               dalam Apindo dan dengan serikat buruh.

               SE THR ini pun telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja
               Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang menyatakan penyusunan pelaksanaan
               THR dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19
               dengan menambahkan laporan keuangan tingkat perusahaan.


               Ida menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh perusahaan yang tidak mampu
               membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.

               Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu, maka perlu
               melakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

               Beberapa opsi pembayaran THR bagi pegawai swasta antara lain THR tidak dibayar
               secara penuh atau THR tetap dibayar penuh namun pencairannya ditunda.

               Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara
               pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
               membayar THR dan denda, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
               undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.






                                                      Page 193 of 353.
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199