Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

Title TELAT BAYAR THR, PENGUSAHA TERANCAM KENA DENDA
Media Name tempo.co
Pub. Date 12 Mei 2020
Page/URL https://bisnis.tempo.co/read/1341339/telat-bayar-thr-pengusaha-teranca m-kena-denda
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pengusaha yang telat atau tidak
membayarkan tunjangan hari raya (THR) pegawainya akan mendapat sanksi.

"Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," kata Ida, dilansir dari
keterangan tertulis di laman resmi kementerian, kemnaker.go.id, Senin, 11 Mei
2020.

Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh
dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk
kesejahteraan pekerja atau buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh.

Sebelumnya, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19
(selanjutnya disebut SE THR).

Melalui SE ini, para Gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan
perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

"Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu
membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
Keagamaan," ujar Menaker.

THR Keagamaan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di
Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah
RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Page 201 of 353.