Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 203
"THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamaan," kata Ida.
Sebelumnya, agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2020 efektif Ida
mengharapkan gubernur untuk membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan
Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan memperhatikan protokol kesehatan
pencegahan penularan Covid-19. Gubernur juga diminta menyampaikan surat
edaran Menaker ini kepada Bupati, Walikota serra pemangku kepentingan lainnya.
Dalam penyusunan Surat Edaran THR Keagamaan ini, Ida menyatakan Kemenaker
telah melakukan beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang tergabung
dalam Apindo serta dialog dengan Serikat Pekerja.
Surat Edaran THR ini pun telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga
Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dalam sidang pleno LKS Tripnas yaitu
pada point 2 yang menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan
menambahkan Laporan Keuangan tingkat Perusahaan.
Page 202 of 353.
