Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 200

Title          MENAKER INGATKAN THR WAJIB DIBAYARKAN H-7 LEBARAN
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      12 Mei 2020
                              https://bisnis.tempo.co/read/1341337/menaker-ingatkan-thr-wajib-dibaya rkan-h-7-
               Page/URL
                              lebaran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan para pengusaha untuk
               membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tepat waktu.

               "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
               pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
               keagamaan," kata Ida, dilansir dari keterangan tertulis di laman resmi kementerian,
               kemnaker.go.id, Senin, 11 Mei 2020.


               THR Keagamaan, kata Ida, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI
               Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh
               Di Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan
               Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

               "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
               sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," kata Ida.

               Sebelumnya, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri
               Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
               THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

               Melalui surat tersebut, para gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan
               perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan
               peraturan perundang-undangan.

               "Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai
               kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu
               membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
               Keagamaan," ujar ida.

               Sebelumnya, agar pelaksanaan pemberian THR  keagamaan tahun 2020 efektif Ida
               mengharapkan gubernur untuk membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan
               Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan memperhatikan protokol kesehatan





                                                      Page 199 of 353.
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205