Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 339

Title          PEMPROV SULSEL BENTUK POSKO PENGADUAN THR
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      12 Mei 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1488136/pemprov-sulsel-bentuk-posko- pengaduan-
               Page/URL
                              thr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Kami di Pemprov sudah bentuk dan saya kira pemerintah kabupaten kota juga
               sudah lakukan itu (posko pengaduan THR)  Makassar - Pemerintah Provinsi
               (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) membuat posko pengaduan tunjangan hari
               raya (THR) Idul Fitri 1441 H bagi para pekerja.

               Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulsel Darmawan Bintang melalui vidio
               konferensi di Makassar, Selasa, mengatakan pembentukan posko tersebut sudah
               seusai atau berdasarkan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan.

               "Kami di Pemprov sudah bentuk dan saya kira pemerintah kabupaten kota juga
               sudah lakukan itu (posko pengaduan THR)," katanya.

               Ia menjelaskan, fungsi dari posko itu tentu saja untuk menerima laporan dari para
               pekerja yang merasa dirugikan atau tidak mendapatkan THR dari tempatnya
               bekerja.

               Selanjutnya akan mengawal masalah itu termasuk meminta perusahaan untuk
               melaksanakan kewajibannya kepada pekerja.

               Namun demikian, kata dia, jika perusahaan ternyata mengalami kesulitan untuk
               membayar biaya THR para karyawan, maka pada prinsipnya perusahaan harus
               membicarakan dengan para karyawan.

               "Kami tentu berharap perusahaan dapat berdiskusi dengan pekerja dan
               mengedepankan tujuan untuk kebaikan bersama," ujarnya.

               Selain itu, perusahaan juga bisa mencicil pembayaran THR jika memang dianggap
               lebih ringan.

               "Namun jika dalam waktu minus 7 hari (sebelum Lebaran) namun perusahaan
               belum mampu membayar, maka bisa diskusi untuk membayar dicicil tentu tidak
               sepihak. Jika ada pelanggaran aturan maka bisa diberikan sanksi," ujarnya.

               Pewarta: Abdul Kadir  Editor: Ahmad Buchori  COPYRIGHT (c)2020  .









                                                      Page 338 of 353.
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344