Page 336 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 336
Title BUKAN HANYA DENDA, PENGUSAHA YANG TAK BAYARKAN THR PEGAWAI BAKAL KENA
SANKSI TAMBAHAN
Media Name okezone.com
Pub. Date 12 Mei 2020
Page/URL https://economy.okezone.com/read/2020/05/12/320/2213049/bukan-hanya-de nda-
pengusaha-yang-tak-bayarkan-thr-pegawai-bakal-kena-sanksi-tambahan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan meminta kepada para pengusaha yang
mampu untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawainya pada
H-7 lebaran. Bahkan Kemnaker menyiapkan sanksi kepada para pengusaha yang
tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sanksi yang akan dikenakan
oleh perusahaan tersebut adalah berupa denda sebesar 5% hingga pengehentian
izin usaha. Setelah itu, penguasaha juga akan tetap diminta untuk membayarkan
THR kepada para pegawainnya.
Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan
kepada pekerja/buruh. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari
Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"THR wajib dibayarkan pengusaha keapada pekerja atau buruh paling lambat H-7
lebarang. Pengusaha yang terlambat kena denda 5% dan tidak menghilangkan
kewajiban membayarkan THR kepada pekerja atau buruh," ujarnya dalam
teleconfrence, Selasa (12/5/2020).
Bagi perusahaan yang keberatan dan tidak mampun untuk membayarkan THR ada
keringan yang diberikan. Keringan tersebut bisa berupa keringan pembayaran THR
dengan dicicil atau penundaan pembayaran.
Asalkan semua itu disepakati lewat diskusi dengan para pegawai atau buruh. Hal
tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor:
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020
di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.
"SE ini poinnya adalah untuk mendorong dialog untuk mencapai kespakatan antara
pekerja dan perusahaan," ucapnya. (rzy).
Page 335 of 353.
