Page 335 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 335

Untuk yang belum berkomitmen melakukan hal yang sama, Menaker Ida kembali
               berpesan untuk melakukan langkah pemanggilan ulang karyawan yang sudah
               dirumahkan.


               Menurut data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), total
               1.722.958 pekerja mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Dari angka tersebut,
               1.032.960 adalah pekerja formal yang dirumahkan, 375.165 pekerja formal
               mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 314.833 adalah pekerja informal
               yang terdampak.

               Tidak hanya membuat banyak orang dirumahkan atau terkena PHK, pandemi juga
               berdampak kepada pemberian tunjangan hari raya (THR) yang harus dilakukan
               paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri.

               Menurut Menakar, pengusaha melaporkan banyak perusahaan yang mengalami
               kesulitan keuangan dan dibuktikan dengan data banyaknya karyawan yang
               dirumahkan berdasarkan laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan di berbagai daerah.

               Oleh karena itu Menaker meneken Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
               tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
               Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei yang memastikan
               kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan perundang-undangan.

               Namun, SE itu juga membuka ruang dialog jika perusahaan tidak mampu membayar
               penuh THR tepat waktu atau malah sama sekali tidak bisa membayarnya dalam
               waktu yang ditentukan sesuai perundang-undangan.


               Dialog itu harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan laporan keuangan
               perusahaan, hasilnya pun harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah
               masing-masing.


               Pengusaha yang tidak membayarkan THR, tegas dia, maka dapat dikenakan denda
               sebesar lima persen yang digunakan untuk kesejahteraan buruh.


               "Semangat surat edaran itu adalah mendorong dialog untuk mencapai kesepakatan
               antara pengusaha dan pekerja. Bila ada perusahaan yang tidak mampu
               membayarkan THR sama sekali tidak menghilangkan kewajiban perusahaan THR
               Keagamaan dan denda kepada pekerja," tegas Menaker.

               Pewarta: Prisca Triferna Violleta  Editor: Triono Subagyo  COPYRIGHT (c)2020  .



















                                                      Page 334 of 353.
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340